Anies Baswedan Ingin Reformasi Political Financing di Indonesia | Dr. Borat

Jakarta: Sudah menjadi rahasia umum untuk menjadi kepala daerah atau anggota legislatif membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bahkan ada kecenderungan total pendapatan sah dan resmi selama lima tahun tidak sebanding dengan pengeluaran selama masa kampanye.

Bakal Calon Presiden Anies Baswedan mendorong agar Indonesia menanggung biaya proses politik atau political financing. Pasalnya jika negara tidak segera menetapkan hal ini maka kasus korupsi hampir mustahil diberantas dari bumi Indonesia.

“Selama tidak ada keterlibatan negara di dalam pembiayaan politik, termasuk pembiayaan kampanye, maka ini adalah salah satu hulunya praktik korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu hulunya adalah karena political financing tidak diatur,” kata Anies Baswedan dalam Program Kick Kontroversi Metro TV, Kamis, 19 Oktober 2023.

 

Anies menegaskan semua orang tahu proses politik membutuhkan biaya yang cenderung tidak kecil. Semakin besar skala perpolitikannya, maka biayanya juga akan besar sekali.

“Jadi menurut saya justru sekarang sudah harus ada perubahan di aspek ini. Pembiayaan di dalam urusan politik termasuk urusan kampanye itu, sesuatu yang negara sudah harus terlibat,” tegas Anies.

Anies berkomitmen jika ditakdirkan menjadi Presiden ke-8 RI, ia akan menjalankan reformasi pembiayaan proses politik di Indonesia. Reformasi ini akan melahirkan kesetaraan kesempatan bagi semua WNI yang berkeinginan menjadi pejabat publik melalui Pemilu.

“Salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana ada reformasi dalam pembiayaan proses politik yang ada di Indonesia, sehingga proses politik itu memberikan kesetaraan kesempatan pada siapa saja tidak harus yang memiliki modal rupiah besar, tapi yang memiliki kepercayaan yang memiliki kompetensi, yang punya integritas, bisa terlibat di dalam proses politik,” pungkas Anies.

Anies akan maju dalam Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Pasangan AMIN ini diusung Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, PKB dan PKS.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DHI))